Sebaliknya, SBPHS justru menunjukkan adanya hubungan hukum berupa hak sewa antara pemerintah daerah sebagai pemilik aset dan pedagang sebagai pihak yang menyewa tempat usaha.
"Kalau memang bangunan dan tanah itu milik pedagang, tentu tidak ada dokumen hak sewa dan tidak ada kewajiban membayar uang sewa kepada pemerintah setiap bulan. Dokumen itu justru menunjukkan posisi hukumnya sebagai penyewa," ujarnya.
Dengan demikian, keberadaan dokumen hak sewa menjadi salah satu dasar Pemko Payakumbuh dalam menjelaskan bahwa kepemilikan aset Pasar Blok Barat tetap berada pada pemerintah daerah.
Penegasan mengenai status tersebut juga berkaitan dengan penanganan bangunan pasar setelah kebakaran. Pemko Payakumbuh mengingatkan pedagang agar tidak kembali menempati lokasi, melakukan pembangunan ulang secara swadaya, maupun mengambil material dari bangunan sebelum seluruh proses penanganan aset dan pembongkaran dinyatakan selesai.
Larangan tersebut berkaitan dengan kondisi bangunan pascakebakaran yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya melakukan penilaian secara internal, tetapi juga menggunakan pihak ketiga independen untuk melakukan pemeriksaan kelayakan bangunan.
"Kalau bangunan sudah tidak layak fungsi, keselamatan masyarakat menjadi yang utama. Karena itu, pengujian kelayakan kami lakukan melalui pihak ketiga yang independen, bukan semata-mata berdasarkan penilaian Dinas PU," kata Faizal.
Pembongkaran Mengacu Aturan Bangunan Gedung
Faizal menyebut ketentuan mengenai pembongkaran bangunan gedung telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam ketentuan tersebut, bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki atau berpotensi menimbulkan bahaya ketika dimanfaatkan.
Atas dasar itu, kondisi bangunan Pasar Blok Barat pascakebakaran menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pemerintah berikutnya.