Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyampaikan rancangan tersebut dalam Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026) siang.
Menurut Mahyeldi, perubahan APBD tidak sekadar berkaitan dengan perubahan angka pendapatan dan belanja.
Penyusunannya dilakukan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan fiskal terhadap perkembangan ekonomi serta kebutuhan pembangunan yang berubah sepanjang tahun.
Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan antara lain kebutuhan penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, pemanfaatan saldo anggaran lebih atau SiLPA, hingga penyesuaian transfer ke daerah.
“Perubahan APBD ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Mahyeldi.
Besarnya dorongan terhadap belanja pembangunan tersebut berlangsung ketika ekonomi Sumbar diklaim mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah menghadapi tekanan akibat bencana alam pada penghujung 2025.
Mahyeldi menyebut ekonomi Sumbar pada triwulan I 2026 tumbuh 5,02 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu meningkat cukup signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang hanya berada pada angka 1,89 persen.
Pergerakan kembali sejumlah sektor menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut. Sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta investasi disebut kembali bergerak dan memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi daerah.