Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kebijakan tersebut menjadi tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi DPRD dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2026.
Komitmen memperkuat PAD itu disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto setelah DPRD menyampaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) dalam Rapat Paripurna, Jumat (28/8/2026). Pemerintah daerah akan mengoptimalkan penerimaan melalui pendataan, pengawasan hingga perluasan objek pajak dan retribusi.
Dalam pembahasan tersebut, RAPBD Perubahan 2026 Pasaman Barat tercatat mengalami defisit Rp73,09 miliar. Kondisi itu muncul karena pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,337 triliun, sedangkan kebutuhan belanja mencapai Rp1,410 triliun.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Pasbar Dirwansyah bersama Wakil Ketua Insan Sabri. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Yulianto, Wakil Bupati M. Ihpan, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail yang juga menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggota DPRD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris DPRD Noperiadi dalam laporan Banggar menyampaikan bahwa proyeksi pendapatan daerah pada RAPBD Perubahan 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan rancangan awal.
Total pendapatan daerah tetap ditetapkan sebesar Rp1.337.692.309.100. Angka tersebut berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp1.163.027.214.043 dan PAD senilai Rp173.086.520.058.
Di sisi lain, total belanja daerah juga tetap berada di angka Rp1.410.788.756.055. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp1.078.252.433.837,60, belanja modal Rp173.780.784.190,40, belanja tidak terduga Rp1.038.637.344, serta belanja transfer Rp157.716.900.683.