"Regulasinya sudah ada, maka yang diperlukan adalah penguatan dari berbagai sektor sehingga implementasi berbagai kebijakan perlindungan anak di ruang digital semakin maksimal," ucap Puan.
Ia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyebaran konten digital yang mengajarkan kekerasan, pembuatan bahan peledak maupun berbagai bentuk konten ekstrem lainnya yang dapat diakses anak dan remaja.
"Bersamaan dengan itu, literasi digital harus diarahkan tidak hanya pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemampuan mengelola emosi," terangnya.
"Termasuk pendidikan agar anak dapat menyelesaikan konflik secara damai, serta membangun ketahanan mental generasi muda dalam menghadapi tekanan sosial di dunia nyata maupun dunia digital," lanjut Puan.
Sebagai bagian dari evaluasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia, Puan juga mengusulkan agar pemerintah menetapkan indikator nasional terkait perlindungan anak dan kesehatan mental remaja.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari peningkatan angka partisipasi sekolah maupun prestasi akademik semata, tetapi juga harus dilihat dari menurunnya angka perundungan, meningkatnya akses layanan kesehatan mental, berkurangnya perilaku berisiko di kalangan remaja, serta meningkatnya rasa aman peserta didik selama berada di lingkungan sekolah.
"Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari meningkatnya angka partisipasi sekolah atau capaian akademik, tetapi juga dari menurunnya angka perundungan, meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan mental, menurunnya perilaku berisiko di kalangan remaja, serta meningkatnya rasa aman peserta didik di lingkungan pendidikan," urainya.