Selain peran sekolah dan keluarga, Puan juga menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam menangani kenakalan remaja. Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui penegakan disiplin sekolah maupun proses hukum setelah suatu kejadian terjadi.
"Karena persoalan kenakalan remaja tidak cukup ditangangi hanya melalui pendekatan disiplin sekolah atau penegakan hukum setelah suatu peristiwa terjadi. Negara perlu mengubah paradigma kebijakan dari penanganan kasus menjadi pencegahan berbasis deteksi dini," tambah Puan.
Ia menjelaskan, berbagai faktor risiko seperti perundungan, tekanan psikologis, isolasi sosial, paparan konten kekerasan di ruang digital hingga lemahnya komunikasi antara sekolah, keluarga dan layanan kesehatan sering berkembang dalam waktu yang panjang tanpa pernah terdeteksi secara sistematis.
Karena itu, Puan mendorong pemerintah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perilaku Berisiko pada Anak dan Remaja yang mengintegrasikan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, keamanan digital, serta pembinaan keluarga.
"Pemerintah perlu menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perilaku Berisiko pada Anak dan Remaja yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, keamanan digital, dan pembinaan keluarga dalam satu kerangka nasional," sebutnya.
Puan juga meminta agar sekolah, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta kementerian terkait memiliki sistem koordinasi yang mampu mendeteksi faktor-faktor risiko sejak dini.
"Perlindungan anak tidak boleh lagi berjalan secara sektoral, tetapi harus dibangun sebagai sistem yang saling terhubung dengan mekanisme kerja yang jelas," tutur Puan.