Oleh karena itu, hasil pengujian terhadap sampel endapan dari tangki kendaraan masih diperlukan untuk membantu menentukan langkah penanganan selanjutnya.
"Persoalan tersebut perlu ditangani berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Komisi II DPRD Kota Padang akan terus mengawal perkembangan pengujian serta penanganan keluhan masyarakat," kata Rachmad.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai persoalan yang mereka alami.
Penanganan juga harus dilakukan melalui koordinasi antarpihak agar tindak lanjut terhadap pengaduan tidak berhenti pada proses pendataan.
Peran Disdag Kota Padang turut menjadi pembahasan, terutama berkaitan dengan pengawasan sesuai kewenangannya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah metrologi legal, yakni pengawasan yang berkaitan dengan ketepatan takaran pompa ukur BBM di SPBU.
Aspek tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen dalam memperoleh layanan pengisian BBM.
Koordinasi antara Disdag dan Pertamina Patra Niaga diperlukan agar pengawasan serta penanganan keluhan masyarakat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
