Menurut Yulian, kondisi APBD pada tahun depan diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan kondisi anggaran pada tahun berjalan. Karena itu, masing-masing OPD diminta memahami situasi fiskal nasional sebelum menyusun kebutuhan dan rencana anggaran.
Perencanaan APBD 2027, kata dia, perlu dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. OPD juga diingatkan agar tetap menyesuaikan rencana pembangunan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten diminta tetap aktif mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
“Untuk mencapai visi dan misi, kita harus jemput bola sampai ke tingkat APBN dan APBD provinsi. Silaturahmi dan komunikasi harus disiapkan,” ujarnya.
Namun, Yulian mengingatkan upaya mendapatkan dukungan anggaran tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi. Setiap usulan pembangunan juga harus disertai administrasi serta dokumen perencanaan yang lengkap.
Menurutnya, kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam menyampaikan usulan pembangunan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Karena itu, OPD diminta menyiapkan administrasi bersamaan dengan membangun komunikasi.
“Kalau tidak diiringi administrasi, tidak bisa. Jangan hanya komunikasi, tetapi siapkan administrasi dan perencanaan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kini menghadapi dua agenda yang perlu dipersiapkan secara bersamaan, yakni memastikan pelaksanaan Pilwana Serentak pada 7 Oktober berjalan sesuai tahapan serta mulai menyusun perencanaan APBD 2027 dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional. (*)
