Tidak hanya dari sisi kelembagaan, BPGMN juga akan didukung anggaran yang memadai. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
Ada enam provinsi yang disebut menjadi perhatian, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli mengatakan pembentukan BPGMN juga memperlihatkan keterbukaan Presiden Prabowo dalam menerima berbagai masukan dari kalangan ilmuwan. Masukan tersebut mencakup evaluasi hingga kritik terkait pengelolaan gambut dan upaya pencegahan karhutla.
"Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan," tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, penguatan teknologi untuk mendukung pencegahan karhutla turut menjadi pembahasan. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kehadiran para peneliti dan ilmuwan.
BRIN, kata Arif, akan mendukung keberadaan dan peran BPGMN. Salah satu dukungan yang akan diberikan berkaitan dengan sistem deteksi dini, termasuk mendeteksi titik panas atau hotspot yang menjadi indikator awal kebakaran.
"BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.
Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI tersebut diharapkan dapat memperbarui sistem yang selama ini sudah digunakan BRIN bersama Kementerian Kehutanan. Pengembangan teknologi menjadi salah satu bagian dari strategi agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal.
