Persoalan yang muncul, lanjut dia, adalah jarak waktu antara pengesahan APBD-P dan dimulainya Porprov. Setelah APBD-P disahkan pada 27 September, pelaksanaan Porprov sudah dimulai pada 2 Oktober.
Padahal, keikutsertaan kontingen dalam ajang olahraga tingkat provinsi tidak hanya membutuhkan kesiapan atlet. Berbagai kebutuhan administrasi, perlengkapan atlet dan kontingen, hingga kebutuhan teknis lainnya juga harus dipersiapkan.
Dengan waktu yang hanya beberapa hari, proses pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di sisi lain, penggunaan anggaran tetap harus mengikuti mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Ronald menyebut persoalan penyesuaian waktu penganggaran dengan jadwal Porprov tersebut bukan hanya dialami Pesisir Selatan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sedikitnya 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat juga menghadapi kondisi yang relatif sama.
Karena itu, ia meminta persoalan tersebut dilihat secara utuh. Menurut Ronald, Pemkab Pesisir Selatan tetap memiliki komitmen terhadap pembinaan olahraga dan keikutsertaan daerah dalam Porprov.
Komitmen itu, kata dia, salah satunya terlihat dari anggaran Rp2,2 miliar yang sudah disiapkan melalui APBD-P 2026.
Di sisi lain, KONI Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan atlet dari berbagai cabang olahraga telah melakukan persiapan menghadapi Porprov Sumatera Barat 2026.
M. Adli dari KONI Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan pihaknya pada prinsipnya sudah siap menghadapi ajang tersebut. Data atlet Pesisir Selatan yang akan bertanding juga telah dipersiapkan.
