Warga juga memiliki peran dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Apabila menemukan titik api atau kebakaran lahan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pemerintah kelurahan, kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Laporan juga dapat disampaikan melalui layanan darurat 112 Kota Bukittinggi atau kepada pihak berwenang lainnya. Pemerintah meminta laporan tersebut segera disampaikan agar titik api maupun kebakaran dapat ditindaklanjuti.
Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/975/SE/BPBD-2026 tentang Antisipasi Dampak Penurunan Kualitas Udara serta mencegah terjadinya kebakaran lahan.
Surat edaran gubernur tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak penurunan kualitas udara, mencegah kebakaran lahan, serta mengurangi dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Dalam imbauannya, pemerintah menekankan perlunya kepedulian dan kerja sama seluruh masyarakat. Upaya menghadapi kabut asap tidak hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan dan pemantauan kualitas udara, tetapi juga melalui perubahan aktivitas masyarakat, pencegahan pembakaran, serta pelaporan cepat apabila ditemukan titik api.
Dengan langkah tersebut, masyarakat Bukittinggi diharapkan dapat bersama-sama menjaga lingkungan sekaligus mengurangi risiko kesehatan dan kebakaran yang dapat muncul akibat memburuknya kualitas udara. (*)
