Mahyeldi mengatakan pengawasan terhadap ASN memang diperlukan. Namun, ia menilai kesadaran dari setiap aparatur menjadi bagian yang tidak kalah penting.
“Kita berharap seluruh pimpinan perangkat daerah dapat menjadi teladan dalam penerapan disiplin dan etika. Pengawasan harus berjalan, tetapi yang lebih penting adalah membangun kesadaran bersama bahwa integritas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalitas ASN,” katanya.
Apabila nantinya ditemukan pelanggaran disiplin, kode etik dan/atau kode perilaku ASN, Pemprov Sumbar akan melakukan proses pembinaan maupun pemberian sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan ketentuan tersebut, penerapan disiplin ASN tidak hanya diarahkan pada tindakan setelah pelanggaran terjadi. Surat edaran juga menekankan langkah pencegahan agar aparatur memahami batasan kepatutan dalam menjalankan tugas.
Mahyeldi berharap penerapan disiplin dan etika secara konsisten dapat membentuk budaya kerja birokrasi yang sesuai dengan ketentuan. Penerapan tersebut juga diharapkan berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Bagi Pemprov Sumbar, perilaku ASN dalam menjalankan tugas menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik. Karena itu, setiap aparatur diminta bertanggung jawab atas sikap dan tindakannya selama menjalankan pekerjaan kedinasan.
“Kepercayaan masyarakat harus kita jaga. Karena itu, mari kita laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas dan kehormatan sebagai ASN, serta memastikan setiap tindakan kita tetap berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya. (*)
