Ia menilai persoalan tersebut membuat Gubernur Sumbar, Mahyeldi berada dalam posisi yang sulit, terutama karena Mahyeldi selama ini dikenal sebagai sosok yang religius.
Peristiwa tersebut, katanya, menjadi persoalan yang memalukan bagi lingkungan pemerintahan yang berkantor di Rumah Bagonjong.
Pandangan tersebut muncul karena kasus tidak hanya menyangkut individu yang diduga berada dalam rekaman, tetapi juga terjadi di lingkungan pemerintahan dan melibatkan aparatur yang memiliki jabatan struktural.
Karena itu, Erianjoni menilai Pemprov Sumbar harus menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan tidak berhenti pada pengunduran diri CM dari jabatannya.
Ada Pihak yang Diuntungkan?
Erianjoni juga mengemukakan kemungkinan lain yang menurutnya perlu ditelusuri tim pemeriksa.
Ia menilai dalam kasus tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemungkinan terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari munculnya persoalan tersebut.
Salah satu hal yang menurutnya perlu diperiksa adalah siapa yang memasang CCTV portabel di ruang kerja Kabiro PBJ.
