Selain itu, terdapat pembahasan mengenai rencana reboisasi serta dukungan sarana yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kota Padang.
Fadly juga menyampaikan kondisi Kota Padang setelah bencana banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026. Bencana tersebut kembali memberikan dampak kepada sejumlah masyarakat di Kota Padang.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari pembahasan karena pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangani dampak bencana sekaligus menyesuaikan sejumlah program pembangunan.
“Kami berharap dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membantu mengakomodasi kebutuhan penanganan serta penyesuaian program akibat dampak bencana tersebut," kata Wali Kota.
Di tengah kebutuhan penanganan pasca bencana, percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti SPAM Palukahan menjadi salah satu agenda yang dinilai penting.
Ketersediaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan pelayanan dasar di Kota Padang.
Karena itu, penyelesaian kekurangan lahan menjadi pekerjaan yang harus segera dituntaskan. Dengan kebutuhan total sekitar 13 ribu meter persegi dan baru lima ribu meter persegi yang tersedia, Pemko Padang masih harus memenuhi sekitar delapan ribu meter persegi lahan sebelum pembangunan dapat berjalan sesuai target.
