Kondisi itu menjadi salah satu alasan Pemko Padang mendorong pembaruan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Pembaruan diperlukan agar dokumen tersebut dapat mencakup seluruh titik yang terdampak secara lebih komprehensif.
Fadly menegaskan, arah penanganan banjir ke depan tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur fisik. Menurut dia, langkah tersebut perlu disatukan dengan sistem pengelolaan serta mitigasi bencana yang memiliki orientasi jangka panjang.
"Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang," ujar Fadly Amran, dikutip Rabu (12/8/2026).
Dalam rencana yang disampaikan kepada Satgas PRR, Pemko Padang mengusulkan sejumlah program strategis untuk mendukung penanganan banjir. Usulan tersebut mencakup pembangunan waduk retensi yang diharapkan menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir.
Selain itu, Pemko Padang juga mengusulkan perbaikan drainase kawasan dan saluran penyeberangan. Penanganan juga diarahkan melalui normalisasi sungai serta pembangunan sarana pengendali sedimen.
Pemko turut mendorong penambahan fasilitas sensor banjir pada aliran sungai utama. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari rencana penguatan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana dalam jangka panjang.
Satgas PRR Soroti Pola Banjir Berulang
Ketua Tim Monev Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemko Padang. Respons tersebut dinilai terlihat baik pada tahap tanggap darurat maupun dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, karakter banjir yang kembali terjadi membuat penanganannya membutuhkan pembahasan yang lebih menyeluruh. Hasil peninjauan lapangan menjadi bagian penting untuk melihat kondisi secara langsung sebelum menentukan pola penanganan yang diperlukan.
