"Kebijakan belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memastikan belanja tidak hanya mampu diserap secara optimal, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat," ujarnya.
PAD dan Investasi
Di sisi pendapatan, Pemko Payakumbuh menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan PAD. Upaya tersebut mencakup penguatan tata kelola pajak dan retribusi, digitalisasi pelayanan, serta optimalisasi aset daerah.
Pemerintah juga akan mendorong peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat pendapatan daerah.
Rancangan Perubahan APBD 2026 tersebut mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh 2026. Penyusunannya juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
"Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak hanya menjadi instrumen penyesuaian anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar semakin efektif, efisien, produktif, dan akuntabel," ujarnya.
Tambahan TKD sebesar Rp116,97 miliar merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran TKD.
Penambahan tersebut juga berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ mengenai penyesuaian transfer ke daerah bagi daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
