Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kesamaan pandangan, dialog yang konstruktif, serta sinergi antara pemerintah, ninik mamak, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Sementara itu, Marlon Martua menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin LKAAM Kabupaten Dharmasraya periode 2026–2031.
Tokoh yang merupakan Ninik Mamak Kenagarian IV Koto Pulau Punjung tersebut menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran LKAAM sebagai wadah pemersatu ninik mamak sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian adat dan budaya Minangkabau.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembinaan generasi muda serta penyelesaian berbagai persoalan adat melalui pendekatan musyawarah dan mufakat.
Menurut Marlon Martua, keberhasilan menjalankan tugas tersebut memerlukan dukungan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai sinergi antara ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Musda LKAAM Kabupaten Dharmasraya juga dihadiri Wakil Ketua LKAAM Sumatera Barat (Sumbar) Syafrizal. Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi para pemangku adat untuk menyusun arah kebijakan serta program kerja organisasi selama lima tahun mendatang.
Melalui kepengurusan yang baru, LKAAM diharapkan semakin aktif menjalankan fungsi pelestarian adat, memfasilitasi penyelesaian persoalan adat, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis Pemkab Dharmasraya dalam mendukung pembangunan daerah yang tetap berpijak pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, sinergi antara Ketua LKAAM Dharmasraya, pemerintah daerah, dan seluruh unsur masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjaga kelestarian adat Minangkabau, memperkuat persatuan masyarakat, serta menghadirkan solusi melalui musyawarah terhadap berbagai persoalan adat yang muncul di Kabupaten Dharmasraya. (*)
