"Kami tegaskan bahwa Myanmar bukan negara penempatan resmi Pekerja Migran Indonesia. Masyarakat harus berhati-hati apabila menerima tawaran bekerja ke negara tersebut, terutama yang direkrut melalui media sosial, aplikasi pesan instan, atau perseorangan tanpa dokumen dan prosedur resmi," tegas Jupriyadi dilansir laman resmi BP3MI Sumbar, Rabu (22/7/2026).
Dalam menangani kasus tersebut, BP3MI Sumatera Barat telah menjalin koordinasi dengan KP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, serta berbagai instansi terkait lainnya.
Koordinasi lintas lembaga dilakukan untuk menelusuri informasi mengenai keberadaan korban, mendalami dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sekaligus mendukung langkah penanganan terhadap warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban eksploitasi di luar negeri.
Sinergi antarlembaga itu juga bertujuan memastikan setiap informasi yang diperoleh dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, upaya tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban maupun keluarganya.
Jupriyadi menjelaskan bahwa berbagai kasus pekerja migran yang menjadi korban sindikat scam online di kawasan Asia Tenggara umumnya memiliki pola yang hampir sama. Para korban biasanya direkrut melalui jalur nonprosedural dengan iming-iming pekerjaan yang dianggap mudah disertai tawaran gaji tinggi.
Dalam praktiknya, korban justru berisiko mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak, mulai dari eksploitasi, penyekapan hingga dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk memastikan seluruh proses bekerja ke luar negeri dilakukan melalui mekanisme resmi.
Sebagai langkah pencegahan, BP3MI Sumatera Barat telah meluncurkan Deklarasi Gerakan Nasional Migran Aman di wilayah Sumatera Barat. Program tersebut melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, perguruan tinggi, media massa, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kolaborasi tersebut, BP3MI berupaya memperluas edukasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri yang aman, legal, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat agar semakin memahami risiko bekerja melalui jalur ilegal.
