Menurutnya, penerapan sistem e-voting dapat dipertimbangkan secara bertahap atau melalui pendekatan berbasis klaster pada nagari tertentu sebagai langkah awal sebelum diterapkan lebih luas.
Rapat koordinasi itu juga mengidentifikasi sejumlah potensi persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan Pilwana Pesisir Selatan 2026.
Selain validasi data pemilih, peserta rapat juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan politik uang, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelaksanaan Pilwana di tingkat nagari yang aman, tertib, transparan, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. (*)
