Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai mematangkan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) 2026 dengan menitikberatkan perhatian pada validasi daftar pemilih tetap (DPT), netralitas aparatur, hingga pencegahan praktik politik uang.
Seluruh aspek tersebut dibahas dalam rapat koordinasi sebagai bagian dari upaya memastikan pesta demokrasi tingkat nagari berlangsung aman, tertib, dan demokratis.
Rapat koordinasi digelar di Ruang Rapat Bupati pada Rabu (15/7/2026) dan dihadiri Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah, Sekretaris Daerah H. Zainal Arifin, S.K.M., M.Kes., Staf Ahli Bupati Gunawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mar Alamsyah, Kepala Dinas Kominfo Wendi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya yang dikutip Jumat (17/7/2026), Sekretaris Daerah Zainal Arifin menegaskan seluruh tahapan Pilwana 2026 harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.
Ia menilai netralitas aparatur pemerintah maupun penyelenggara pemilihan menjadi salah satu faktor penting yang harus dijaga selama proses Pilwana berlangsung. Selain itu, pemerintah juga meminta proses pemutakhiran dan validasi data pemilih dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan persoalan pada daftar pemilih tetap.
Pemerintah daerah juga akan membuka posko pengaduan sebagai wadah bagi masyarakat yang menemukan kendala terkait DPT sehingga seluruh hak pilih warga dapat terakomodasi.
"Kampanye harus berlangsung damai dan edukatif. Media sosial harus dimanfaatkan secara bijak, serta praktik politik uang harus ditolak karena dapat berujung pada sanksi hingga diskualifikasi," tegas Sekda.
