Meski telah dapat digunakan, status jembatan masih bersifat fungsional. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus melakukan penyempurnaan secara bertahap, termasuk menambah fasilitas pengaman pada sisi kiri dan kanan jembatan guna meningkatkan keselamatan pengguna.
Untuk sementara, jembatan hanya diperbolehkan dilintasi pejalan kaki, kendaraan roda dua, serta kendaraan roda tiga seperti becak. Kendaraan roda empat belum diizinkan menggunakan jalur tersebut karena konstruksi yang tersedia masih merupakan akses sementara.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi jembatan darurat. Imbauan tersebut disampaikan mengingat jalur itu merupakan akses vital yang setiap hari digunakan oleh lebih dari dua ribu kendaraan sehingga keselamatan pengguna menjadi perhatian utama selama masa transisi.
Sementara itu, solusi jangka panjang telah dipersiapkan pemerintah melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Instansi tersebut telah merancang pembangunan jembatan permanen untuk menggantikan jembatan darurat yang saat ini digunakan masyarakat.
Jembatan permanen itu direncanakan memiliki panjang 140 meter yang terdiri atas dua bentang masing-masing sepanjang 70 meter. Infrastruktur tersebut akan dibangun dengan lebar enam meter menggunakan konstruksi rangka baja agar mampu memberikan akses yang lebih aman dan andal.
Pembangunan jembatan permanen diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp45,2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026.
Apabila telah rampung, jembatan permanen diharapkan mampu memulihkan konektivitas kawasan secara menyeluruh. Infrastruktur baru itu juga akan memperkuat akses transportasi bagi lebih dari 40 ribu masyarakat yang selama ini bergantung pada jalur penyeberangan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan bahwa percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
