Pelanggaran tersebut telah diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Selain berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk tuntutan ganti rugi apabila menyebabkan kecelakaan ataupun mengganggu operasional perjalanan kereta api.
Reza menegaskan bahwa KAI Divre II Sumbar akan terus memperkuat berbagai langkah preventif melalui pemeriksaan operasional dan prasarana secara berkala, penguatan budaya keselamatan, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.
“KAI Divre II Sumbar akan terus mengedepankan upaya-upaya preventif melalui pemeriksaan operasional maupun prasarana secara berkala, penguatan budaya keselamatan, serta edukasi kepada masyarakat. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk mewujudkan perjalanan kereta api yang selamat, aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pelanggan maupun pengguna jalan,” pungkasnya. (*)
