Dugaan aliran BBM subsidi ke tambang ilegal dinilai menjadi persoalan serius karena berkaitan langsung dengan kerusakan alam. Aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung disebut berpotensi mempercepat degradasi lingkungan apabila tidak ditangani secara menyeluruh.
Selain menyoroti persoalan di sektor hulu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mulai memperkuat langkah penanganan di sektor hilir melalui pembenahan pengelolaan sampah.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sekolah-sekolah diinstruksikan untuk mampu mengelola sampah secara mandiri. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus mendorong peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar diminta segera menuntaskan penyusunan buku panduan bertajuk "101 Cara Pengolahan Sampah". Panduan tersebut diharapkan menjadi referensi dalam penerapan pengelolaan sampah yang lebih efektif.
Sementara itu, Kepala DLH Sumbar, Tasliatul Fuaddi, menyampaikan bahwa aksi bersih-bersih dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan.
Menurutnya, kegiatan tersebut diikuti relawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), badan usaha milik negara (BUMN), hingga perguruan tinggi. Pelaksanaannya juga disinkronkan dengan gerakan nasional Indonesia ASRI yang digagas Presiden Republik Indonesia.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Sumbar berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti pada kegiatan seremonial tahunan. Kesadaran menjaga alam diharapkan diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk mengurangi persoalan sampah dan menghentikan praktik eksploitasi alam yang merusak lingkungan di Ranah Minang. (*)
