Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah, serta masyarakat Sumatera Barat yang selama ini turut mendukung berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti, menjelaskan bahwa peningkatan indeks reformasi birokrasi di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan berkelanjutan dalam lima tahun terakhir.
Ia merinci, pada 2021 indeks Reformasi Birokrasi Sumbar berada pada angka 68,89 dengan predikat B. Setahun kemudian meningkat menjadi 69,78 dan tetap memperoleh predikat B.
Kenaikan lebih signifikan terjadi pada 2023 ketika indeks mencapai 77,1 dan berhasil meraih predikat BB. Tren positif tersebut berlanjut pada 2024 dengan indeks 86,48 serta predikat A-. Pada evaluasi tahun 2025, nilai kembali meningkat menjadi 89,32 dengan predikat yang sama.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Sumatera Barat berjalan secara berkelanjutan dan semakin berkualitas dari tahun ke tahun,” ujar Dina.
Lebih lanjut, Dina mengungkapkan sejumlah indikator yang menjadi penyumbang capaian tertinggi dalam evaluasi tahun 2025. Di antaranya Indeks Reformasi Hukum sebesar 97,14, Indeks Tata Kelola Pengadaan 94,15, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 91,65, Tingkat Digitalisasi Arsip 89,72, serta Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 85,53.
Menurutnya, capaian pada berbagai indikator tersebut menjadi modal penting bagi Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, berorientasi pada hasil, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.
Dengan tren peningkatan yang terus terjaga, Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat diharapkan semakin mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia usaha. (*)
