Erianjoni menjelaskan bahwa proses investigasi dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang. Pemeriksaan disebut dimulai dari tingkat program studi, kemudian dilanjutkan ke departemen, fakultas hingga universitas.
UNP, katanya, tidak akan melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran berat yang berkaitan dengan penyimpangan seksual. Karena itu, kampus meminta seluruh sivitas akademika untuk aktif melaporkan apabila menemukan indikasi serupa.
Ia juga mengimbau mahasiswa, tenaga kependidikan hingga dosen agar tidak takut menyampaikan laporan jika menemukan tindakan mencurigakan yang mengarah pada kekerasan seksual maupun penyimpangan seksual sesama jenis.
“Kami mengimbau kepada seluruh sivitas akademika, baik mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun dosen untuk tidak takut melaporkan segala bentuk tindakan yang mencurigakan atau mengarah pada kekerasan seksual atau penyimpangan seksual sesama jenis,” tuturnya.
Selain laporan dari lingkungan internal kampus, masyarakat juga disebut dapat menyampaikan laporan kepada pihak universitas apabila memiliki bukti yang kuat.
Menurut Erianjoni, setiap laporan akan ditindaklanjuti dan diverifikasi sebelum kampus mengambil keputusan. Ia mengungkapkan bahwa dugaan serupa sebenarnya pernah muncul sebelumnya, namun tidak dapat diproses lebih lanjut karena minim bukti pendukung.
“Indikasi banyak, satu bulan lalu juga ada indikasi, tapi tidak ada bukti. Nah, sekarang, kan, bukti ada. Dulu 2023 juga ada dua dosen, kami telah memberikan sanksi tegas,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kebijakan penindakan tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga seluruh unsur di lingkungan kampus, termasuk tenaga pengajar dan dosen.
