Menurut Jaferi, keterbatasan anggaran daerah saat ini dipengaruhi oleh fokus pemerintah dalam pemulihan infrastruktur pascabencana yang melanda Pesisir Selatan pada akhir 2025 lalu. Kondisi tersebut membuat sejumlah program pembangunan lain yang tidak berkaitan langsung dengan dampak bencana terpaksa ditunda sementara.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Gantung Luhung tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat Kecamatan Bayang.
“Kita tetap mengawal pembangunan jembatan ini. Pemerintah daerah terus mencari peluang pendanaan, baik melalui APBD maupun bantuan dari pusat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa keputusan menutup jembatan sejak 2023 dilakukan murni demi keselamatan warga. Berdasarkan hasil peninjauan teknis, kondisi konstruksi dinilai sudah tidak layak digunakan.
“Kita tidak ingin ada korban akibat memaksakan jembatan itu dilalui. Karena secara teknis memang sudah sangat membahayakan,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU-PR Pesisir Selatan, Fahresi Eka Siska, mengungkapkan bahwa kondisi kerusakan Jembatan Luhung sudah terlalu parah sehingga tidak memungkinkan dilakukan perbaikan bertahap.
“Panjang bentang jembatan itu sekitar 180 meter dengan lebar 2,4 meter. Jembatan ini tidak bisa dibangun separuh-separuh atau setengah-setengah. Karena kondisinya sudah keropos semua, maka harus diganti total,” jelas Eka.
Ia menyebutkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan ulang jembatan diperkirakan mencapai sekitar Rp5 miliar. Nilai tersebut jauh lebih besar dibanding anggaran awal yang sempat disiapkan pemerintah daerah.
