Usulan tambahan tersebut nantinya akan diteruskan oleh pemerintah kabupaten ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat untuk diproses lebih lanjut.
Sementara itu, Manager ULP PLM Muara Labuh, Benny Aulia, mengatakan PLN saat ini juga tengah melakukan validasi terhadap data penerima BPBL yang diterima dari kementerian. Validasi dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memastikan penerima benar-benar memenuhi syarat program.
"Kami sudah menerima data dari pengusulan ke kementerian tahun lalu dan sedang dilakukan validasi. Untuk jumlah yang diajukan masih belum pasti karena datanya terus bergerak," kata Benny saat dihubungi Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, program BPBL diprioritaskan bagi masyarakat miskin, keluarga tidak mampu, serta kelompok pra-sejahtera yang belum memiliki kemampuan melakukan pemasangan listrik secara mandiri.
Selain itu, terdapat sejumlah syarat teknis yang harus dipenuhi calon penerima bantuan. Rumah penerima harus belum memiliki sambungan listrik dan berada maksimal 50 meter dari tiang listrik terdekat agar dapat langsung dilakukan penyambungan.
Melalui program tersebut, masyarakat penerima akan memperoleh fasilitas pemasangan listrik dengan daya 900 watt. Bantuan juga mencakup tiga titik lampu, satu kontak listrik, sertifikat layak operasi, token listrik perdana, hingga bebas biaya penyambungan.
Meski demikian, Benny mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan calon penerima gagal mendapatkan bantuan. Di antaranya rumah ternyata sudah memiliki sambungan listrik, penerima telah meninggal dunia tanpa ahli waris, ketidaksesuaian nama dan nomor induk kependudukan (NIK), hingga penerima sudah pindah domisili.
Karena itu, proses validasi terus dilakukan agar program bantuan listrik dari Kementerian ESDM tersebut benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan di Solok Selatan. (*)
