“Hari ini, kami tidak hanya kehilangan anak. Kami juga dihadapkan pada sistem yang terasa sulit ditembus, seolah kebenaran harus diperjuangkan sendirian oleh rakyat kecil. Melalui surat terbuka ini, kami memohon dengan hormat kepada Bapak Presiden,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa keluarga tidak pernah mendapatkan kepastian mengenai prosedur yang sesuai dengan standar keselamatan pasien. Kondisi tersebut, menurutnya, justru menimbulkan kebingungan hingga berujung pada kehilangan yang mendalam.
“Kepastian prosedur yang sesuai standar keselamatan pasien. Yang kami dapatkan hanyalah kebingungan, keterlambatan, dan pada akhirnya, kehilangan,” katanya sambil menahan tangis.
Doris menegaskan bahwa langkah yang diambil keluarga bukan untuk mencari perhatian publik, melainkan demi mendapatkan keadilan serta mencegah kejadian serupa menimpa keluarga lain di masa depan.
“Kami tidak bisa mengembalikan nyawa anak kami. Namun kami percaya, negara masih bisa mencegah agar tragedi ini tidak menjadi cerita yang berulang. Kami tidak mencari sensasi. Kami mencari keadilan,” tuturnya.
Diketahui, kasus meninggalnya Alceo kini telah memasuki proses hukum dan tengah dalam tahap penyelidikan oleh Polda Sumbar. Laporan keluarga telah terdaftar dengan nomor LP/B/96/IV/2026/SPKT/Polda Sumbar.
Dalam laporan tersebut, terdapat delapan orang yang dilaporkan. Mereka terdiri dari dua pejabat jajaran direksi RSUP M Djamil Padang, yakni Direktur Utama serta Direktur Medik dan Keperawatan. Sementara enam terlapor lainnya merupakan dokter spesialis dan dokter residen yang terlibat dalam penanganan medis terhadap korban.
Di sisi lain, pihak RSUP M Djamil Padang telah mengambil langkah internal dengan membentuk tim audit investigasi serta audit klinis. Tim tersebut bertugas untuk menelusuri fakta-fakta terkait kasus meninggalnya bayi Alceo guna memastikan kejelasan peristiwa yang terjadi.
