Selain aspek kesehatan, Pemko Payakumbuh juga mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Partisipasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat serta membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga.
Dalam Rakor tersebut, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, memaparkan sejumlah tantangan teknis dalam operasional SPPG. Ia menyebutkan masih terdapat perencanaan menu yang belum sepenuhnya memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), standar porsi yang belum seragam, serta proses pengolahan dan distribusi yang berpotensi memengaruhi mutu makanan.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dalam pengendalian keamanan pangan. Pengawasan rantai pasok bahan baku serta optimalisasi pemanfaatan pangan lokal Sumatera Barat (Sumbar) juga menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan program.
Syartiwidya menjelaskan, langkah korektif dan preventif terus dilakukan, termasuk pengetatan distribusi, pengawasan mutu produksi, serta peningkatan kapasitas penjamah makanan secara berkala.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dipatuhi. SOP tersebut mencakup sanitasi fasilitas dan peralatan, tata cara persiapan dan pengolahan bahan pangan, penyimpanan makanan dan sampel, hingga prosedur penanganan apabila terjadi keracunan makanan.
Melalui penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor, Pemko Payakumbuh berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi praktik baik di tingkat daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan masa depan anak-anak Payakumbuh. (red)
