"Dari jumlah itu, sektor perumahan menyumbang kebutuhan anggaran sekitar Rp2,4 triliun, disusul sektor infrastruktur sebesar Rp2,7 triliun. Sementara sektor ekonomi membutuhkan Rp154 miliar, sektor sosial Rp93 miliar dan lintas sektor sekitar Rp140 miliar," katanya.
Dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam rentang November 2025 hingga Januari 2026 juga menyentuh puluhan ribu warga.
Hasil pendataan terbaru menunjukkan sebanyak 67.563 jiwa terdampak langsung. Pada sektor perumahan, tercatat 556 unit rumah mengalami rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit rusak ringan.
Selain rumah warga, bencana tersebut turut merusak berbagai infrastruktur vital. Kerusakan meliputi 31 unit rumah, 13 jembatan, sekitar 74 ribu meter ruas jalan, serta 22 bendungan.
"Tidak hanya itu, lima gedung pemerintahan juga terdampak, bersama puluhan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jaringan irigasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, hingga sektor pertanian dan perikanan," kata Fadly.
Dalam konteks pemulihan jangka panjang, Pemko Padang menempatkan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sebagai agenda prioritas.
Fadly menyebutkan, pemerintah kota telah mengusulkan lokasi pembangunan Huntap di kawasan Balai Gadang dan Kecamatan Pauh. Total kebutuhan Huntap kini diperkirakan mencapai sekitar 800 unit rumah.
"Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan rencana awal yang hanya sekitar 500 unit. Tambahan sekitar 300 unit rumah berasal dari kebutuhan relokasi warga yang selama ini bermukim di kawasan rawan, khususnya di sepanjang bibir sungai yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi," katanya.
