Sumbardaily.com, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengungkap skala kerusakan dan kebutuhan anggaran yang sangat besar dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.
Dalam forum strategis finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat, estimasi kebutuhan anggaran penanganan bencana di Kota Padang diproyeksikan mencapai Rp5,5 triliun, dengan sektor perumahan dan hunian tetap menjadi salah satu fokus utama.
Paparan tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat mengikuti Rapat Koordinasi Finalisasi R3P Hidrometeorologi Sumbar yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (8/1/2025).
Rakor ini dibuka oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB) Rustian dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumbar.
Fadly menjelaskan, lonjakan kebutuhan anggaran tidak terlepas dari hasil pemutakhiran data serta kajian teknis terbaru yang memasukkan sejumlah program mitigasi bencana berkelanjutan.
"Salah satunya adalah pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan check dam, sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai (DAS) yang dinilai krusial untuk menekan risiko bencana berulang," katanya.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, total kerusakan dan kerugian pascabencana di Kota Padang tercatat sekitar Rp5,5 triliun.
