Ilham menambahkan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Sumbar diperkirakan akan mengalami musim kering hingga akhir Agustus. Dengan kondisi tersebut, risiko karhutla diprediksi tetap tinggi.
“Karena ancaman masih besar dan cuaca cenderung kering tanpa hujan, maka status siaga darurat ini menjadi langkah penting dalam penanganan,” jelas Ilham.
1.700 Hotspot dan 66 Kasus Karhutla Sejak Awal Tahun
Data dari Dinas Kehutanan Sumbar juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam intensitas karhutla sejak Juni 2025. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Ferdinal Asmin, menyebutkan bahwa pada Senin (21/7/2025) saja, terdapat 25 titik panas (hotspot) yang terpantau di sejumlah kabupaten/kota.
“Sejak awal tahun, sudah lebih dari 1.700 hotspot terpantau. Dari jumlah itu, kami mencatat 66 kasus karhutla yang ditangani langsung oleh Dinas Kehutanan dengan luas lahan terdampak mencapai lebih dari 201 hektare,” ungkap Ferdinal.
Ia menjelaskan, lonjakan jumlah hotspot terjadi seiring dengan masuknya musim kemarau, yang memperparah kondisi vegetasi kering di kawasan hutan dan lahan pertanian. Hal ini menyebabkan potensi penyebaran api meningkat secara signifikan.
Ajak Masyarakat Terlibat dalam Pencegahan
Ferdinal menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan karhutla. Ia menyebut, sebagian besar kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh aktivitas manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian.
“Kita perlu dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus sadar bahwa membakar lahan atau membuang puntung rokok sembarangan bisa berdampak besar. Upaya mitigasi harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.
Dengan ditetapkannya status siaga darurat, pemerintah daerah berharap respons terhadap karhutla dapat ditangani secara lebih cepat dan terkoordinasi. Kolaborasi antardaerah, sinergi lintas sektor, serta peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam meredam dampak bencana karhutla di Sumbar. (red)
