Dokumentasi yang beredar memperlihatkan wisatawan diarahkan secara paksa untuk menempatkan kendaraan di lokasi tertentu dan dipaksa berbelanja atau makan di tempat yang telah ditentukan oleh oknum tukang parkir.

Kondisi ini mengakibatkan tidak sedikit calon pengunjung yang memutuskan membatalkan rencana kunjungan karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut.

"Praktik semacam ini jelas merusak citra pariwisata Kota Padang. Tidak dapat ditolerasi adanya pemaksaan parkir, terlebih lagi sampai mengusir atau menolak kehadiran pengunjung hanya karena tidak mau mengikuti kehendak oknum tukang parkir," kata Ketua Umum Alumni SMAN 6 Padang ini dengan tegas.

Tuntutan Sistem Parkir Profesional dan Transparan

Rachmad menuntut implementasi sistem parkir yang dikelola secara profesional dan transparan di kawasan Pantai Padang.

Menurutnya, diperlukan regulasi yang jelas disertai dengan petugas yang telah mendapat pelatihan memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Politisi ini menekankan bahwa tukang parkir seharusnya berfungsi sebagai bagian dari sistem pelayanan kepada wisatawan, bukan sebaliknya menjadi sumber masalah.

Pengunjung harus memiliki kebebasan dalam memilih lokasi parkir tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

"Wisatawan datang dengan tujuan menikmati keindahan dan suasana pantai, bukan untuk merasakan tekanan atau ketidaknyamanan," ungkap anggota dewan dari Dapil Padang 5 tersebut.