"Aplikasi ini memungkinkan kami mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan secara cepat dan akurat," jelasnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk serius mengimplementasikan aplikasi tersebut. Setiap rekomendasi dan masukan dari masyarakat diharapkan dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Sumbar menjadi salah satu provinsi pelopor dalam menerapkan sistem pelayanan publik yang transparan melalui teknologi digital," tambah Mahyeldi.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pemerintahan. (red)
