Perluasan mandat semacam ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh jantung prinsip legalitas. Dalam sistem hukum internasional yang sehat, pembentukan lembaga harus jelas dasar hukumnya, mandatnya terukur, serta strukturnya akuntabel.
Ketika sebuah badan mengklaim dapat bertahan tanpa batas waktu, sementara resolusi yang melahirkannya justru membatasi masa tugasnya, terjadi kontradiksi serius antara sumber kewenangan dan klaim kekuasaan.
Maka, perdamaian diperlakukan seperti proyek fleksibel: dapat diperpanjang, diarahkan, atau dimodifikasi sesuai selera politik pengelolanya. Hukum tidak lagi menjadi rambu pembatas, melainkan dekorasi normatif yang cukup disebut di awal, lalu ditinggalkan ketika mulai terasa membatasi ruang manuver.
Persoalan legitimasi juga tercermin dalam struktur internal mekanisme tersebut. Kewenangan yang terpusat pada satu figur untuk menentukan keanggotaan, arah kebijakan, bahkan status permanen melalui mekanisme finansial, sulit disandingkan dengan prinsip kesetaraan negara dalam organisasi internasional.
Alih-alih mencerminkan tata kelola global yang kolektif, struktur semacam ini lebih menyerupai sentralisasi kekuasaan dengan label multilateral.
Krisis ini tidak lahir dalam ruang kosong. Hak veto di Dewan Keamanan telah lama menciptakan kebuntuan dalam merespons konflik bersenjata, termasuk di Palestina. Ketika mekanisme utama gagal bekerja, lahirlah solusi cepat yang pragmatis.
Namun, kecepatan sering dibayar mahal dengan pengorbanan prinsip hukum. Stabilitas semu lebih dipilih ketimbang keadilan substantif. Dampak paling serius terlihat pada pengabaian hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina.