Dalam berbagai mekanisme perdamaian yang dibentuk, perwakilan Palestina kerap dikesampingkan dari pengambilan keputusan strategis. Mereka hanya ditempatkan dalam komite teknis di bawah kendali eksternal. Dalam perspektif hukum internasional, ini bukan sekadar cacat prosedural. Ini adalah pengerdilan subjek hukum menjadi objek pengelolaan konflik.
Jika preseden ini diterima, maka pesan globalnya sangat berbahaya: hak menentukan nasib sendiri dapat dinegosiasikan selama bertentangan dengan kepentingan geopolitik pihak kuat.
Pada titik ini, hukum internasional berhenti menjadi pelindung bagi yang lemah dan berubah menjadi instrumen lentur bagi yang berkuasa. Jika hukum hanya ditaati ketika menguntungkan, maka ia berhenti menjadi hukum. Ia berubah menjadi bahasa sopan untuk menutupi praktik dominasi.
Mengembalikan fungsi hukum internasional sebagai pembatas penggunaan kekuatan bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab akademisi, media, dan masyarakat global.
Tanpa komitmen pada legalitas pembentukan lembaga, kejelasan mandat, serta penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri, dunia akan terus memproduksi “dewan perdamaian” yang kehilangan makna damainya. Perdamaian menjadi prosedur, bukan keadilan.
Di tengah dinamika ini, pernyataan Donald Trump, “I don’t need international law, I have no intention of hurting anyone,” terdengar sederhana, bahkan menenangkan.
Namun, justru di situlah letak bahayanya. Ketika niat personal dijadikan pengganti hukum, fondasi tatanan global bergeser perlahan dari rule of law menuju rule of men.
Pada saat itulah hukum internasional tidak lagi membatasi kekuasaan, melainkan bergantung pada kehendak mereka yang kebetulan berada di puncak kekuatan.
