Dewan Keamanan dapat mengeluarkan resolusi, membentuk misi, atau mekanisme tertentu, tetapi tidak serta-merta menciptakan entitas internasional independen sebagaimana lazimnya organisasi internasional yang lahir melalui perjanjian antarnegara.
Masalah muncul ketika sebuah “dewan perdamaian” atau mekanisme serupa diklaim sebagai badan internasional dengan kewenangan luas, padahal fondasi pembentukannya hanya bertumpu pada resolusi politik, bukan traktat hukum.
Dalam praktik hukum internasional, konstruksi semacam ini berada di wilayah abu-abu. Sejak awal, legitimasi hukumnya rapuh. Undangan ke berbagai negara untuk bergabung pun disebarkan tanpa kejelasan status dan mandat yang solid.
Sebagian merespons, sebagian memilih menunggu, dan tidak sedikit yang diam. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa yang sedang berlangsung lebih menyerupai panggung politik global ketimbang diplomasi hukum yang serius.
Setidaknya ada dua kemungkinan yang terbuka. Pertama, inisiatif ini menjadi pintu masuk bagi perluasan pengaruh negara kuat, khususnya Amerika Serikat, dengan balutan retorika perdamaian.
Sebuah jalur halus yang berpotensi bergeser dari dominasi politik menuju praktik okupasi terselubung. Kedua, seluruh negara hanya menjadi penonton dalam manuver geopolitik, sebagaimana tarik ulur kebijakan perdagangan dan tarif global yang sebelumnya menciptakan ketidakpastian panjang tanpa hasil konkret.
Dalam kedua skenario tersebut, yang paling dirugikan adalah marwah hukum internasional. Ia tidak runtuh secara dramatis, melainkan terkikis perlahan seperti fondasi bangunan yang terus digerus air: tampak kokoh dari luar, namun kehilangan kekuatannya dari dalam.
Keganjilan semakin terasa ketika mandat yang semula dikaitkan dengan Gaza diperluas ke wilayah lain yang dianggap “terkena atau terancam konflik”. Padahal, kewenangan Dewan Keamanan bersifat spesifik dan tidak dapat ditafsirkan sepihak.