Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padang, Yudi Indra Sani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan solusi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak antrean kendaraan di jalan raya.
"Ini kami alihkan dari yang tadinya antre di jalan menjadi antre di tempat parkir kami. Ini solusi yang diterapkan, memang tidak menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM, tetapi inilah yang bisa kami perbuat supaya masyarakat tidak lagi mengalami kendala akibat antrean truk sampai ke jalan," katanya.
Penataan antrean, kata Yudi, tidak dimaksudkan sebagai penyelesaian atas persoalan kelangkaan solar.
"Langkah yang ditempuh lebih difokuskan pada pengaturan kendaraan agar antrean tidak meluas ke jalan dan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat," ujarnya.
Selain memindahkan lokasi menunggu, Pemko Padang menerapkan sistem antrean berbasis digital menggunakan kode QR atau QR Code yang disediakan melalui Bank Nagari.
Setiap sopir yang hendak mengantre untuk mengisi solar memperoleh kode tersebut sebagai bagian dari mekanisme pengaturan giliran kendaraan.
Kode QR hanya dapat digunakan satu kali dalam rentang 24 jam. Pembatasan itu diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan nomor antrean, termasuk praktik spekulan atau pelangsir BBM.
Yudi Indra Sani mengatakan, nomor antrean diterbitkan langsung melalui sistem Bank Nagari sehingga tidak dapat diperjualbelikan.