Upaya penanganan karhutla juga dilakukan melalui sinergi berbagai unsur. Selama tiga minggu terakhir, Pemkab Dharmasraya melalui BPBD, Damkar, dan sejumlah perangkat daerah bekerja bersama TNI, Polri, camat, wali nagari, serta masyarakat dalam mengendalikan potensi kebakaran.
Kolaborasi tersebut menunjukkan hasil positif. Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Dharmasraya mengalami penurunan cukup jauh dan titik yang ditemukan dapat ditangani langsung di lapangan.
Perbaikan juga terlihat dari kondisi kualitas udara dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dengan rata-rata indeks sekitar 134. Dalam satu minggu terakhir, kondisi tersebut membaik menjadi kategori kurang sehat dengan rata-rata indeks sekitar 96.
Dalam penanganan karhutla sekaligus menghadapi kondisi kekeringan, Pemkab Dharmasraya juga memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Dukungan tersebut berupa dua unit mobil air dan satu unit truk tangki yang dimanfaatkan untuk membantu proses pemadaman serta memenuhi kebutuhan penanganan kondisi kekeringan.
Pemerintah daerah kemudian mengarahkan setiap nagari untuk melakukan inventarisasi terhadap peralatan pemadam kebakaran darurat yang tersedia. Nagari juga diminta memastikan sumber air untuk penanganan kebakaran tetap tersedia.
Selain kesiapan peralatan dan sumber air, pemerintah nagari diarahkan membangun sistem pelaporan cepat. Sistem tersebut diharapkan membuat setiap laporan mengenai temuan titik api dapat segera diteruskan dan ditangani oleh petugas di lapangan.
Penandatanganan deklarasi anti-karhutla turut dihadiri sejumlah unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah. Kapolres Dharmasraya diwakili Kabag Ops AKP Zamrinaldi, sementara Dandim 0310/SSD diwakili Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman. Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya juga diwakili Kasi Datun Abrinaldy Anwar.