Sumbardaily.com - Pemerintah Kota Payakumbuh memperluas peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar tidak hanya identik dengan layanan kesehatan bayi dan balita. Sebanyak 171 Posyandu aktif di daerah tersebut kini diarahkan memberikan pelayanan untuk seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia (lansia).
Transformasi tersebut menjadi bagian dari penguatan pelayanan kesehatan primer sekaligus mengikuti perubahan paradigma kesehatan nasional. Pendekatan kesehatan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pengobatan atau kuratif kini diarahkan semakin kuat pada upaya pencegahan dan promosi kesehatan atau preventif-promotif.
Penguatan peran Posyandu itu disampaikan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman ketika membuka Kegiatan Gerakan Posyandu Bidang Kesehatan Wujudkan RT/RW Sehat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatra Barat, Selasa (22/9/2026).
Elzadaswarman mengatakan pembangunan kesehatan harus ditempatkan sebagai investasi penting untuk membentuk kualitas sumber daya manusia. Karena itu, Posyandu dinilai memiliki peran strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit.
"Pembangunan kesehatan merupakan investasi paling mendasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Posyandu harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat untuk deteksi dini penyakit, edukasi kesehatan, dan membangun kesadaran hidup sehat," kata Elzadaswarman.
Menurut dia, penguatan pelayanan kesehatan primer di Payakumbuh berjalan melalui sejumlah pendekatan yang telah menjadi bagian dari kebijakan kesehatan. Di antaranya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) serta Integrasi Layanan Primer (ILP).
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) juga menjadi bagian yang menopang upaya tersebut. Gerakan itu, kata Elzadaswarman, perlu dimulai dari kebiasaan di lingkungan keluarga sehingga pola hidup sehat tidak berhenti sebagai program pemerintah.