Arry menegaskan, pembenahan tersebut bukan semata-mata mengejar pembayaran tunggakan.
Pemerintah juga ingin memastikan seluruh data kendaraan pemerintah maupun kendaraan ASN benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, termasuk kejelasan status kepemilikan dan pihak yang bertanggung jawab atas pajaknya.
“Prinsipnya, pemerintah harus memberikan contoh dalam kepatuhan pajak. Karena itu, kita tidak hanya mengejar pembayaran, tetapi juga membenahi data dan administrasinya dari hulu sampai hilir. Dengan data yang bersih dan mekanisme yang lebih tertib, kita harapkan kepatuhan pajak kendaraan di lingkungan Pemprov Sumbar terus meningkat,” tutur Arry. (*)