Sumbardaily.com – Tekanan fiskal menjadi salah satu persoalan yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya. Tingginya porsi belanja pegawai membuat sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat terserap untuk kebutuhan tersebut, sehingga ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan semakin terbatas.
Kondisi itu disampaikan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani saat bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Annisa membahas kondisi fiskal Dharmasraya sekaligus menyampaikan kebutuhan tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Annisa menjelaskan, tingginya beban belanja pegawai di Dharmasraya merupakan persoalan yang telah terbentuk sejak sekitar lima tahun lalu. Jumlah pegawai saat ini mencapai 55%, atau 25% lebih tinggi dari rasio ideal.
Besarnya porsi belanja pegawai tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk kebutuhan pembangunan. Bahkan, seluruh DAU dari pemerintah pusat terserap untuk membiayai belanja pegawai.
Kondisi itu membuat Pemkab Dharmasraya harus menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan belanja pegawai dan kebutuhan masyarakat. Ruang fiskal yang terbatas turut memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai sejumlah kebutuhan, mulai dari alokasi dana desa, BPJS Kesehatan, infrastruktur hingga berbagai pelayanan publik lainnya.
Warisan Persoalan Jadi Tantangan
Annisa mengatakan persoalan struktur belanja pegawai tersebut menjadi tantangan bagi pemerintahan yang dipimpinnya. Menurut dia, besarnya porsi belanja pegawai yang sudah terbentuk sejak lima tahun sebelumnya membuat kondisi ruang fiskal daerah menjadi tidak sehat dan tidak mencukupi untuk menopang pembangunan secara optimal.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Annisa menegaskan pemerintahannya tidak tinggal diam. Sejak dilantik, berbagai langkah dilakukan untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang telah diwariskan tersebut.