"Alhamdulillah, sejak kami dilantik, kami tidak berpangku tangan dan terus mencari solusi dari warisan persoalan ini. Kami melakukan moratorium rekrutmen pegawai dan terus melakukan efisiensi," ujar Annisa, dikutip Minggu (16/8/2026).
Kebijakan moratorium rekrutmen pegawai menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengendalikan beban belanja. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus melakukan efisiensi agar anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
Persoalan belanja pegawai juga semakin mendapat tantangan seiring tingginya jumlah tenaga non-ASN yang kemudian mengikuti kebijakan penataan menjadi PPPK paruh waktu. Kondisi tersebut turut meningkatkan kebutuhan belanja pegawai di daerah.
Annisa menilai berbagai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari struktur belanja yang telah terbentuk selama beberapa tahun. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan agar pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk menjalankan program pembangunan.
PAD Dharmasraya Digenjot, CSR Perusahaan Ikut Dioptimalkan
Selain melakukan efisiensi, Pemkab Dharmasraya berupaya memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dilakukan untuk menambah sumber pembiayaan pembangunan di tengah tingginya kebutuhan belanja pegawai.
Annisa menyebut PAD Dharmasraya telah ditingkatkan sekitar Rp45 miliar. Pemerintah daerah juga mengoptimalkan dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang mencapai Rp36 miliar.
"Kami juga meningkatkan PAD sekitar Rp45 miliar, CSR dari perusahaan hingga 36 Miliar sehingga masih dapat membangun di berbagai sektor, termasuk PU, pertanian, dan UMKM," kata Annisa.
Tambahan PAD dan dukungan CSR tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar pembangunan tetap berjalan meskipun ruang fiskal menghadapi tekanan. Sejumlah sektor masih dapat mendapatkan perhatian, termasuk pekerjaan umum (PU), pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
