Dalam pidato pengantarnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin membahas pentingnya relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembangunan nasional.
Menurut Sultan, otonomi daerah tidak semestinya dipandang sebagai bentuk pemisahan atau pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan keduanya justru harus berjalan secara saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan.
“Daerah otonom dimaknai sebagai daerah yang mampu mengatur urusannya sendiri dengan kemandirian,” demikian salah satu pokok pemikiran yang disampaikan dalam sidang tersebut.
Sultan juga mengulas perjalanan kepemimpinan nasional dari masa ke masa. Dalam paparannya, ia menyebut Soekarno sebagai Bapak Proklamator, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, Megawati sebagai Srikandi Konstitusi, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Perdamaian, dan Joko Widodo sebagai Bapak Infrastruktur.
Selain hubungan pusat dan daerah, isu kemandirian ekonomi menjadi salah satu perhatian dalam forum tersebut. Kekayaan sumber daya alam Indonesia disebut harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.
Langkah untuk mencapai tujuan tersebut dianalogikan seperti mencabut duri dalam daging. Meski prosesnya dapat menimbulkan rasa sakit, langkah tersebut dinilai tetap perlu dilakukan agar berbagai persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat tidak terus berlanjut.
Setelah mengikuti seluruh rangkaian sidang, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menilai momentum tersebut penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, forum kenegaraan dapat menjadi ruang untuk melihat arah pembangunan nasional sekaligus menjadi bahan bagi daerah dalam mengukur capaian pembangunan yang telah dilakukan.
“Kurang lebih 18 bulan memimpin Pesisir Selatan, sudah ada beberapa pencapaian yang signifikan. Di antaranya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pembenahan infrastruktur pertanian dan perkebunan, serta penguatan digitalisasi daerah,” ujar Hendrajoni.