Sumbardaily.com - Padang Panjang menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,11 persen pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota menegaskan seluruh program penanggulangan kemiskinan harus berjalan secara terpadu, mengacu pada data yang sama, serta tepat sasaran agar mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Triwulan II Tahun 2026 di Hall Lantai III Bappeda, Jumat (31/7/2026).
Dalam arahannya, Allex mengungkapkan bahwa angka kemiskinan Kota Padang Panjang pada 2025 tercatat sebesar 4,97 persen. Angka tersebut masih berada di atas target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 4,71 persen. Karena itu, pada 2026 pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,11 persen melalui penguatan koordinasi seluruh program penanganan kemiskinan.
Menurut Allex, pendekatan yang selama ini diterapkan perlu diperkuat agar lebih efektif dalam menjawab tantangan di lapangan. Seluruh program yang dijalankan berbagai perangkat daerah harus saling terhubung sehingga mampu memberikan hasil yang lebih optimal.
"Pendekatan yang selama ini dilakukan tidak lagi cukup. Kita membutuhkan cara kerja yang lebih terintegrasi, efektif, dan tepat sasaran," ujar Allex.
Ia menjelaskan, persoalan utama dalam penanggulangan kemiskinan bukan terletak pada minimnya jumlah program yang tersedia. Tantangan terbesar justru memastikan setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak saling tumpang tindih, serta benar-benar mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran.
Allex juga mengingatkan agar proses penyaluran bantuan tidak menimbulkan penerima yang berulang, sementara masih terdapat warga yang belum mendapatkan intervensi. Menurutnya, ukuran keberhasilan program penanggulangan kemiskinan bukan dilihat dari banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan dari jumlah keluarga yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.