Sumbardaily.com - Payakumbuh mulai menyiapkan arah pembangunan tahun depan dengan memproyeksikan belanja daerah mencapai Rp821,58 miliar. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian daerah, memperbaiki pelayanan publik, hingga mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 itu telah diajukan Pemerintah Kota Payakumbuh kepada DPRD Kota Payakumbuh dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD setempat, Senin (27/7/2026).
Penyampaian rancangan dilakukan oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman yang mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta. Dalam dokumen tersebut, pemerintah memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp821.586.485.246 sebagai instrumen untuk memperkuat transformasi sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkokoh pelayanan kepada masyarakat.
Elzadaswarman menjelaskan Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting dalam perjalanan pembangunan Kota Payakumbuh. Menurutnya, tahun tersebut merupakan fase penguatan transformasi pembangunan agar daerah semakin maju, inklusif, memiliki daya saing, serta ketahanan ekonomi dan sosial yang lebih baik.
"Tahun Anggaran 2027 merupakan tahun yang memiliki arti dalam perjalanan pembangunan Kota Payakumbuh. Tahun ini menjadi fase penguatan transformasi pembangunan menuju masyarakat yang semakin maju, inklusif, berdaya saing, serta memiliki ketahanan ekonomi dan sosial yang lebih kuat," katanya.
Ia menyebutkan penyusunan KUA-PPAS 2027 tidak dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan anggaran semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai perkembangan strategis yang terjadi. Mulai dari dinamika ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, percepatan digitalisasi, hingga tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan anggaran.
"Setiap kebijakan anggaran yang kita rumuskan harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi instrumen dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah," ujarnya.