Sementara itu, kebijakan belanja daerah akan tetap mengacu pada prinsip Money Follows Program, Money Follows Outcome, dan Value for Money. Pendekatan tersebut diterapkan agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Kami berkomitmen membangun sistem penganggaran yang tidak hanya berorientasi pada besaran belanja, tetapi lebih menitikberatkan pada hasil yang dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dengan proyeksi belanja daerah sebesar Rp821,58 miliar, pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM dan investasi, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi berbasis digital, serta peningkatan ketahanan sosial dan lingkungan.
Di akhir penyampaiannya, Elzadaswarman berharap proses pembahasan bersama DPRD Kota Payakumbuh dapat berjalan secara efektif dan konstruktif. Hasil pembahasan itu diharapkan melahirkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang menjadi dasar penyusunan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027.
"Kami berharap pembahasan dapat berlangsung secara efektif, objektif, dan dalam semangat kemitraan sehingga menghasilkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang menjadi landasan penyusunan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 demi terwujudnya pembangunan yang maju, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," pungkasnya. (*)
