Pemerintah Kabupaten Agam juga terus memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga target pemulihan dapat tercapai sesuai harapan.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian khusus dari Posko Nasional adalah inisiatif Pemkab Agam dalam menyelenggarakan rapat koordinasi secara hybrid guna membahas rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Rapat tersebut membahas rencana pembangunan huntap yang akan berlokasi di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) dua perusahaan. Pendekatan hybrid yang digunakan dinilai mampu mempercepat koordinasi serta mempermudah keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.
Menurut Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, langkah yang dilakukan Pemkab Agam menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan.
“Kami mengapresiasi Kabupaten Agam yang telah menginisiasi rapat hybrid terkait rencana pembangunan huntap di kawasan eks HGU. Meskipun terlihat sederhana, langkah ini sangat efektif karena mampu menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk unsur dari KSP dan ATR/BPN, tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Ini merupakan praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa,” ujarnya.
Apresiasi dari Posko Nasional tersebut menjadi indikator bahwa langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Agam dinilai berada pada arah yang tepat. Sinergi lintas sektor, koordinasi yang intensif, serta kemampuan mencari solusi terhadap berbagai hambatan menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Ke depan, Pemkab Agam menegaskan akan terus mengakselerasi berbagai program pemulihan yang sedang berjalan. Fokus tersebut mencakup pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, pemulihan infrastruktur, serta penguatan berbagai layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Melalui kerja sama seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Agam berharap seluruh indikator pemulihan dapat segera mencapai kondisi normal. Dengan demikian, roda pemerintahan, pembangunan daerah, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat terdampak bencana. (*)