Sumbardaily.com - Komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kembali memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat. Berbagai langkah strategis yang dijalankan secara berkesinambungan dinilai mampu menunjukkan keseriusan daerah dalam memulihkan kondisi masyarakat dan pemerintahan pasca terdampak bencana.
Pengakuan tersebut disampaikan Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, saat memimpin rapat analisa dan evaluasi progres indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (22/6/2026).
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Sekretaris Satgas PRR Sumatera, Marsekal Muda Nurdin. Dalam forum itu dipaparkan perkembangan pelaksanaan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera, termasuk capaian yang telah diraih masing-masing daerah.
Berdasarkan hasil pemantauan Satgas PRR Sumatera, dari total 53 kabupaten dan kota yang menjadi fokus evaluasi, sebanyak 39 daerah telah berada pada kondisi normal. Sementara itu, tiga daerah tercatat mendekati kondisi normal, sedangkan beberapa daerah lainnya masih membutuhkan percepatan penanganan agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih optimal.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi, Satgas PRR Sumatera menggunakan 13 indikator utama yang mencakup berbagai sektor strategis. Penilaian dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kondisi jalan dan jembatan, pemulihan ekonomi masyarakat, keberfungsian rumah ibadah, hingga ketersediaan layanan dasar.
Selain itu, indikator juga mencakup ketersediaan listrik, BBM, elpiji, layanan internet, normalisasi sungai, pemulihan lahan pertanian, sektor perikanan, penanganan korban dan pengungsi, distribusi bantuan, serta pembersihan material sisa bencana.
Meski indikator pemerintahan dan kemasyarakatan Kabupaten Agam saat ini masih berada pada kategori kuning, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya percepatan. Koordinasi dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan diperkuat guna memastikan seluruh sektor terdampak dapat pulih secara bertahap dan berkelanjutan.
