“Kita perlu mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan. Sukuk menjadi salah satu instrumen yang kita siapkan agar pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD memiliki keterbatasan,” kata Gubernur.
Tak hanya itu, Mahyeldi juga menyoroti besarnya potensi ekonomi yang berasal dari remitansi masyarakat perantau Minangkabau. Nilai remitansi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun.
Menurutnya, dana yang dikirim para perantau memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak pembangunan daerah apabila dapat dikelola secara terarah melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintahan nagari.
Pemanfaatan potensi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi baru yang mampu mendukung berbagai program pembangunan di Sumatera Barat.
Mahyeldi menegaskan bahwa kondisi fiskal yang mengalami penyesuaian dan kebijakan efisiensi tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD perlu terus menghadirkan berbagai inovasi dalam mencari sumber pendanaan baru tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh berhenti. Meskipun kondisi anggaran mengalami fluktuasi, pemerintah daerah bersama DPRD harus terus menghadirkan berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar. (*)