“Berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penting bagi kami dalam pembahasan lebih lanjut bersama komisi dan perangkat daerah. Hal ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK,” ujar Gubernur Mahyeldi dilansir resmi.
Salah satu isu yang banyak mendapat perhatian dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD adalah pengelolaan aset daerah. Menurut Mahyeldi, aset milik pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah apabila dapat dikelola secara lebih tertata, produktif, dan memberikan nilai ekonomi yang optimal.
Ia mengakui bahwa selama ini fokus terhadap pengelolaan aset belum sekuat perhatian yang diberikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, berbagai saran terkait pendataan, penataan, hingga pemanfaatan aset daerah akan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
Mahyeldi menegaskan seluruh perangkat daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut guna meningkatkan kualitas tata kelola aset pemerintah daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan.
Selain pengelolaan aset, Pemprov Sumbar juga tengah mempersiapkan strategi pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif. Langkah ini dinilai penting mengingat ruang fiskal pemerintah daerah yang semakin terbatas dari waktu ke waktu.
Sebagai solusi, Pemprov Sumbar saat ini sedang menyiapkan skema creative financing melalui instrumen sukuk dan obligasi daerah. Kedua instrumen tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pendanaan pembangunan tanpa menambah beban masyarakat.
Mahyeldi menjelaskan bahwa Sumatera Barat termasuk daerah yang berada di garis depan dalam mempersiapkan implementasi sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan di Indonesia.
Kesiapan tersebut bahkan mendapat perhatian dari Islamic Development Bank (IsDB), yang mengundangnya untuk mempelajari secara langsung praktik-praktik creative financing dalam pembiayaan pembangunan di Jepang.
